Listen Now

Nyawa para pendukung sepak bola kita terkesan begitu “murah”. Tewasnya suporter seolah jadi angin lalu. Kadang, urusan dianggap selesai dengan menunjukkan berkabung masal dan pemberian santunan.  Dua suporter Persib yang tewas beberapa waktu lalu merupakan korban ke-77 dan 78 sejak Liga Indonesia bergulir pada 1994. Dengan banyaknya korban, insiden serupa seharusnya tak boleh terulang. Kejadian kali ini bisa dijadikan momentum untuk menuntut perbaikan manajemen sepak bola dan standar keamanan pertandingan. Polisi mesti mengungkap pihak yang harus bertanggung jawab–apakah itu dari pengelola laga, suporter, ataukah aparat keamanan itu sendiri. - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Kisah orang-orang yang berkhayal dan mengaku sebagai khalifah dunia Islam, kaisar, nabi, atau lainnya bukan hal baru. Penangkapan pemimpin organisasi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja, beserta sejumlah pengikutnya jelas berlebihan. Kalaupun mereka bercita-cita membangun khilafah, sepanjang hal itu masih di alam pikiran dan belum menjelma menjadi tindakan antisosial atau kekerasan, mereka seharusnya tidak dipidanakan. Mereka cukup diawasi atau dibina. Mengambil jalan pintas dengan menangkap dan memenjarakan orang semacam Hasan Baraja, justru bisa memupuk simpati terhadapnya dan Khilafatul Muslimin. - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Politik dagang sapi kental terasa dalam tarik menarik pencalonan Ganjar Pranowo sebagai kandidat Calon Presiden 2024. Alih-alih menjaring kandidat terbaik dari ratusan juta penduduk Indonesia, segelintir elite partai politik sibuk tawar-menawar kekuasaan dalam ruangan tertutup, jauh dari partisipasi publik. Indikasi kartel politik pun makin kuat akibat aturan presidential threshold 20 persen. Partai dengan sewenang-wenang mengatur pencalonan presiden, berkoalisi hanya untuk mengakumulasi kekuatan politik. Rakyat pun hanya jadi penonton dan dipaksa memilih kandidat yang ditentukan oleh kalkulasi "laba-rugi" partai politik. - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Presiden Joko Widodo mendorong sejumlah menteri dan kepala daerah untuk meningkatkan elektabilitas. Presiden seolah merestui mereka menjajakan diri lewat berbagai kampanye–padahal mereka masih berstatus pejabat aktif. Setelah wacana tiga periode meredup, apakah Presiden Jokowi berpretensi menjadi kingmaker? - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Penetapan Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati sebagai tersangka korupsi minyak goreng mengungkap besarnya pengaruh orang di luar pemerintahan (aktor informal) dalam menentukan arah kebijakan. Menurut Kejaksaan, Lin tidak memiliki surat penunjukan resmi dari Kementerian Perdagangan, tapi ia dilibatkan dalam semua pengambilan keputusan tentang sawit. Selain pada kasus Lin Che Wei, kita juga bisa melihat banyak anggota staf khusus dan penasihat informal yang sering kali lebih berkuasa di berbagai kementerian. Hal ini seolah mengesankan bahwa pihak kementerian kekurangan birokrat yang cakap dalam bertugas. - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Putusan Mahkamah Agung mewajibkan pemerintah hanya menggunakan vaksin halal dalam menanggulangi Covid-19 memantik persoalan baru. Sebab, tak satu pun dari vaksin AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia—lembaga yang berwenang mengeluarkan label halal sebelum kemudian diambil alih Kementerian Agama. Pemerintah diberi waktu 90 hari untuk menggunakan vaksin yang telah mendapat sertifikat halal: Merah Putih, Sinovac, Sinopharm, dan Zifivax. Stok vaksin yang diklaim halal itu tentu masih terbatas, artinya pemerintah perlu membuka pintu pengadaan vaksin baru. Diduga, ada segelintir orang yang berelasi dengan elite partai yang akan diuntungkan dari pengadaan tersebut. - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Sejumlah studi menunjukkan terdapat kandungan mikroplastik dalam air minum kemasan sekali pakai dan isi ulang. Pada kemasan isi ulang, proses cuci-pakai galon serta penyimpanan dalam waktu lama rawan melepaskan mikroplastik dan larut ke air minum. Celakanya, temuan lain mengungkap bahwa mikroplastik telah ditemukan dalam darah manusia. Heboh temuan mikroplastik dalam air minum kemasan menyingkap hal yang lebih serius: negara gagal dalam menyediakan air bersih dan layak minum untuk semua warga negara. Sumber daya air seharusnya digunakan untuk pemenuhan hak warga atas air bersih, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan sebagai komoditas untuk mendulang cuan. - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Larangan mengekspor minyak sawit akan mendatangkan lebih banyak kerugian dan masalah baru. Mengingat Indonesia adalah produsen sawit terbesar dunia, keputusan itu bakal mengguncang pasar sawit dunia karena permintaan sedang tinggi-tingginya. Penghentian ekspor justru akan memukul balik industri sawit kita--merugikan petani sawit dalam negeri dan menguntungkan negara kompetitor. Tanpa penjelasan lanjut risikonya, pernyataan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya dinilai masih mengambang. Wajar bila sebagian orang mencurigai keputusan Jokowi itu sebagai “politik pencitraan” semata. - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Majalah Tempo pekan ini menghadirkan liputan langsung dari Ukraina untuk melaporkan dampak invasi Rusia. Sejak perang Rusia-Ukraina meletus pada 24 Februari 2022, ribuan orang telah tewas, puluhan ribu lainnya luka, dan jutaan orang mengungsi. Jurnalis Tempo, Raymundus Rikang, mengkonfirmasi temuan kuburan massal di Kota Bucha yang terletak di pinggiran Ibu Kota Kyiv. Tentara Rusia diduga memberondong penduduk sipil yang tengah mengendarai mobil. Serangan tentara Rusia terhadap fasilitas dan bangunan publik merupakan kejahatan perang yang melanggar Konvensi Jenewa 1949. Kejahatan perang tersebut seharusnya membuka mata pemerintah Indonesia. Tidak mengutuk invasi Rusia dan seolah bersikap “netral” merupakan sikap main aman yang akan membuat Indonesia kehilangan respek di mata dunia. - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Ketika DPR tak bisa menyalurkan aspirasi masyarakat, ketika kelompok oposisi pemerintah sangat lemah, ketika penguasa tak bisa lagi diingatkan dan semakin melenceng jauh dari rel demokrasi, bagi mahasiswa yang masih punya idealisme hanya ada satu kata: lawan. Mahasiswa pun sudah sepantasnya kembali turun ke jalan. Unjuk rasa serempak mahasiswa pada 11 April menunjukkan adanya sumbatan serius pada saluran aspirasi politik resmi. Andai saja Presiden Joko Widodo tegas menjawab "tidak" atas wacana tiga periode, kegaduhan ini tidak akan berlarut-larut. - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Pernyataan Presiden Joko Widodo menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan presiden menyisakan multitafsir bagi publik. Apalagi, kalangan dekatnya terus dibiarkan menggulirkan wacana “Jokowi 3 periode”. Yang terbaru, klaim sepihak dukungan “Jokowi 3 periode” yang mengatasnamakan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) diduga dimotori oleh Menteri Luhut Binsar Pandjaitan. Orang dekat Jokowi--sejak menjadi walikota Solo--dan sejumlah politisi lain pun masih bergerak mengegolkan rencana jahat yang mengangkangi konstitusi tersebut. - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Keterlibatan keluarga Menteri Luhut Pandjaitan kian telanjang dalam proyek pembangunan PLTA Kayan, di Kalimantan Utara. Keponakan Menteri Luhut, Heidi Melissa Pandjaitan, tercatat menjadi salah satu direktur di tujuh perusahaan pembangkit. Selain kerabat Luhut, ada pula Garibaldi Thohir, kakak kandung Menteri Erick Thohir. Garibaldi alias Boy adalah pemilik lahan yang disiapkan menjadi Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI). Perusahaan pengembang KIHI, punya hubungan dengan dua perusahaan milik Luhut dan Erick. Sedangkan PLTA Kayan disiapkan untuk memasok listrik di KIHI. Nepotisme yang dilarang sejak 1998 nyatanya dipraktikkan kembali. Padahal Ketetapan MPR Nomor XI tentang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 1998 diterbitkan dengan semangat tak mengulangi kesalahan Orde Baru, era ketika korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi praktik lazim dalam pembangunan ala Soeharto. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

“Crazy rich” alias orang kaya gila di Indonesia, dimunculkan lewat sosok muda tajir yang gemar pamer kemewahan di media sosial. Namun gaya “flexing” itu telah menjadi modus untuk menipu orang. Sejumlah anak muda yang disebut-sebut “crazy rich” ini terlibat pengumpulan dana ilegal melalui “money game”, seperti pada kasus yang melibatkan Doni Salmanan dan Indra Kenz. Penipuan berkedok “trading” tersebut telah memikat banyak orang, memanfaatkan literasi kegiatan investasi publik yang masih rendah. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Tes swab PCR dan antigen, untuk orang yang telah melakukan vaksinasi lengkap, sudah dihapus sebagai syarat perjalanan. Pemerintah juga sudah mengizinkan gelaran olahraga mendatangkan penonton. Apakah Indonesia benar-benar sudah siap menuju masa endemi–”hidup bersama Covid”?  Apa Kata Tempo membahasnya bersama epidemiolog dan peneliti keamanan kesehatan global dari Griffith University, Dicky Budiman. --- Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Lagi dan lagi, wacana perpanjangan masa jabatan presiden kembali bergulir. Yang terbaru, ide "gila" itu ingin diwujudkan lewat penundaan Pemilu 2024. Tempo menemukan fakta bahwa dukungan penundaan pemilu diorkestrasi oleh orang-orang kepercayaan Jokowi. Menurut editorial Tempo, argumentasi ekonomi dan aspirasi publik di balik gagasan penundaan pemilu terlalu mengada-ngada. Presiden Jokowi tidak boleh tergoda atas usaha yang menyalahi konstitusi ini. Mengasumsikan hanya presiden petahana yang mampu mengatasi persoalan negara merupakan sikap gede rasa dan tak tahu diri. Soal ambisi memperpanjang kekuasaan, kita seharusnya berkaca pada catatan kelam Soekarno dan Soeharto. — Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Serba baru, serba megah, dan serba cepat, begitu kira-kira gaya Jokowi dalam membangun infrastruktur. Namun hal itu telah mengabaikan beberapa hal. Menurut editorial Tempo, konflik rencana penambangan batu andesit di Wadas, Purworejo kelak akan menjadi monumen pembangunanisme ala Joko Widodo. Watak pembangunan ini miskin partisipasi warga dan mengabaikan lingkungan. Semua proyek hanya diukur dengan manfaatnya pada ekonomi, tak peduli prosesnya menyengsarakan banyak penduduk. — **Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. **Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Opini Tempo menyebutkan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur sebagai sebuah ilusi. Hal itu karena prosesnya terlalu terburu-buru, minim kajian ilmiah, dan dilakukan ketika kita sedang krisis akibat pandemi. Proyek ini terlalu dipaksakan dan terkesan hanya untuk memenuhi ambisi Presiden Jokowi. Para pembantu presiden seharusnya berani dan jujur mengingatkan situasi keuangan negara. Mereka mesti bertanggung jawab memastikan keputusan presiden diambil dengan benar–bukan sekadar untuk menyenangkan presiden layaknya dongeng gubahan H.C. Andersen tentang raja telanjang. Dalam episode kali ini, Apa Kata Tempo mengundang Direktur CELIOS, Bhima Yudhistira Adinegara, untuk membincangkan kemampuan pengelolaan keuangan negara dalam mendanai proyek ibu kota baru yang ditargetkan rampung 2024 ini. — Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Apa yang menyebabkan minyak goreng langka dan harganya sempat melambung? Satu yang luput dari perhatian adalah adanya pergeseran konsumsi minyak sawit nasional. Dulu sebagian besar minyak sawit mentah (CPO) disalurkan untuk pembuatan minyak goreng. Lalu sejak pemerintah menerapkan program biodiesel, konsumsi minyak sawit bergeser untuk campuran solar. Pengusaha lebih senang menyalurkan minyak sawit ke pabrik biodiesel karena ada insentif dari pemerintah bila harga CPO dalam negeri lebih rendah dari harga internasional. Kebijakan pemerintah menerapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk mengatasi lonjakan harga minyak goreng pun nyatanya tak lantas membuat minyak goreng murah mudah didapat. Ketimbang menerapkan HET–yang bisa dinikmati bahkan oleh warga kelas atas– pemerintah sebaiknya menambahkan komponen biaya minyak goreng pada bantuan langsung tunai (BLT) yang ditujukan ke warga tidak mampu. Dengan begitu, subsidi minyak goreng menjadi tepat sasaran. — Laporan tentang kelangkaan minyak goreng dan penyebabnya, bisa dibaca di majalah.tempo.co atau dengan mengunduh aplikasi Tempo. saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Potensi cadangan nikel Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bahan baterai kendaraan listrik di masa depan, nyatanya dikelola serampangan. Sejumlah pengusaha tambang nikel bersiasat melegalkan cara-cara ilegal untuk mengeruk nikel di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Penambangan itu tanpa proses lelang, memakai dokumen palsu, dan sonder izin pembukaan hutan. Eksplorasi masif nikel telah mendorong deforestasi hingga lima kali luas Jakarta. Sengkarut legalisasi penambangan ilegal ini berpangkal dari Undang-Undang Cipta Kerja. — Laporan investigasi majalah Tempo soal pertambangan nikel berujung deforestasi besar-besaran bisa dibaca di majalah.tempo.co atau dengan mengunduh aplikasi Tempo. saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Dugaan konflik kepentingan kembali dipertontonkan pejabat kita. Laporan majalah Tempo pekan ini mengungkap keterlibatan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Garibaldi Thohir alias Boy Thohir–kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir–dalam proyek pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Bulungan, Kalimantan Utara. Aroma kolusi dan nepotisme pun semerbak tercium karena pemain proyek ditengarai itu-itu saja. Jika konflik kepentingan terus dibiarkan maka akan melemahkan pengawasan dan membuka lebar pintu korupsi. — Editorial dan laporan Tempo soal dugaan konflik kepentingan Menteri Luhut dan Garibaldi Thohir di pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) bisa dibaca di majalah.tempo.co atau dengan mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: podcast@tempo.co.id Sumber klip audio: Ditunjuk sebagai Pejabat Sementara Menteri KKP, Luhut Pimpin Rapat © 2020 Official iNews | Presiden Jokowi Pilih Luhut Jadi Ketua Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia © 2021 KOMPASTV | Enam Jabatan Luhut di Era Jokowi  © 2021 BeritaSatu | Penanganan Covid Dinilai Terkendali, Pemerintah Belum Berlakukan PPKM Darurat © 2022 KOMPASTV | Tempo Tanggapi Pernyataan Luhut Soal Laporan Bisnis PCR © 2021 CNN Indonesia | Menko Luhut Binsar Pandjaitan Laporkan 2 Aktivis HAM © 2021 KOMPASTV